Menu Click to open Menus
Home » Berita » Hukum » Hengky Tjhin Kembali Berurusan Dengan Hukum Di Bangka, Terkait Dugaan Pidana Penggelapan

Hengky Tjhin Kembali Berurusan Dengan Hukum Di Bangka, Terkait Dugaan Pidana Penggelapan

(364 Views) October 15, 2019 9:53 am | Published by | No comment
Hady Salampessy SH, Kuasa Hukum Drg. Susilawati.

Bangka Belitung, HEADLINE NEWS – Drg. Susylawati alias Tjong Ai Cen kembali melaporkan mantan suaminya di Mabes Polri antaralain dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan harta milik bersama dan harta hibah di Kabupaten Bangka, kepulauan Bangka Belitung.

Dilangsir dari pemberitaan media online di Bangka beberapa tahun silam Hengky Tjhin alias Edwin sebagai Terdakwa diputus terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Tindak Pidana perkara Pencurian Dalam Keluarga yang merugikan Pihak Susylawati sekitar sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Laporan Drg. Susylawati di Mabes Polri tersebut tercatat dengan Nomor : LP / B / 734 / VI / 2018 / BARESKRIM tertanggal 5 Juni 2018 atas nama Susylawati (Pelapor) terhadap Tjhin Hengky alias Hengky alias Edwin (Terlapor) soal dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP, Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Pasal 263 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry).

Laporan Polisi tersebut selanjutnya oleh Mabes Polri telah dilimpahkan penanganannya ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. 

Kuasa Hukum Susylawati, Hady Salampessy, SH membenarkan informasi yang beredar di media bahwa kliennya telah melaporkan mantan suaminya dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan, pencurian, keterangan palsu, membuat surat palsu dan pencucian uang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2018, status pemeriksaan terhadap Laporan Polisi drg. Susylawati telah ditingkatkan oleh Penyidik Polda Babel dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat / Membuat Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

“Demikian pula status Hengky dalam perkara ini telah ditingkatkan dan ditetapkan dari Terlapor menjadi Tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hasil pemeriksaan Saksi-saksi, keterangan Tersangka dan bukti surat, serta pendapat para ahli Pidana (Dr. Chaerul Huda, SH.MH dan Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.MH) dan ahli Perdata (Dr. Abdul Salam, SH.MH) yang diperiksa Penyidik Polda Babel bahwa tindakan Hengky yang menjual dan atau menjaminkan sebagian harta Bersama dan atau harta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelapor dan atau anak-anak serta membuat Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang isinya tidak benar karena tidak sesuai fakta sesungguhnya adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum, terang Hady. Sabtu (12/10).

Mantan suami istri ini dikarunia 3 anak, kemudian keduanya bercerai atas dasar Penetapan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 2 / PDT / 2016 / BABEL tertanggal 29 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 42 / Pdt. G / 2015 / PN. Sungailiat tanggal 09 November 2015. Seterusnya berdasarkan putusan aquo, Susy ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan Terlapor (Hengky) yaitu, Nathania Jesslyn, Joanne Desslyn Chin dan Justin Nathan Chin.

Hady menjelaskan berkas perkara atas nama Tersangka Hengky Tjhin alias Edwin masih dalam proses Pra-Penuntutan, yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 08 Oktober 2019, telah bolak – balik Kejaksaan Tinggi Babel dan Penyidik sebanyak 7 (tujuh) kali, padahal Penyidik Polda Babel telah memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Babel, terakhir bahkan Penyidik telah menyampaikan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 2018 No. 3348 K / PDT / 2018 dalam perkara gugatan pembagian harta Bersama yang pada pokoknya menyatakan Pelapor berhak atas ½ bagian dari harta Bersama yang ditetapkan, hal mana jelas telah memenuhi Pasal 372 sepanjang dan terkait Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Sayangnya sampai saat ini berkas perkara atas nama Tersangka Hengky Tjhin alias Edwin belum dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Babel. Mengenai hal ini Hady menyarankan agar langsung ditanyakan kepada Pihak Penyidik Polda Babel dan Kejaksaan Tinggi Babel.

Diketahui dari keterangan tertulis yang dikirim Kuasa Hukum Hady Salampessy ke Redaksi bahwa ada beberapa Putusan Pengadilan terkait harta Hibah yang di gugat pembatalannya oleh Tersangka Hengky selaku Penggugat di PN. Sungailiat untuk yang kedua kalinya, dimana gugatan hibah yang kedua kalinya saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan harta bersama / gono – gini, bahwa selama mereka jalani pernikahan sejak 22 Juli 2000 hingga 29 Maret 2016, telah diperoleh harta bersama berupa :
a. Tanah a/n Edwin alias Hengky : 9 bidang berbentuk Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMPFBT) – Susylawati : 3.
b. Tanah dan Bangunan a/n Hengky : 5 Sertifikat Hak Milik dan Susylawati : 1 Sertifikat Hak Milik.
c. Apartemen a/n Hengky : 1 Unit.
d. Mobil 4 Unit.
e. Motor 2 Unit.

Sebelum mantan pasangan itu bercerai, Pelapor dan Tersangka telah setuju dan sepakat menyerahkan untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada ke tiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni berupa Rumah Kantor – 2 Unit, Rumah + Tanah – 3 Unit, Apartemen – 1 Unit, Mobil 5 Unit dan Motor 2 Unit. Yang mana Keduanya sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tertanggal 23 Januari 2015 yang diwaarmerking di Kantor Notaris Yuli Kemala, SH.Sp.N di Kota Pangkalpinang di bawah Nomor : 2280 / I / W / 2015, tanggal 28 Januari 2015.

Dari informasi Kuasa Hukum Pelapor bahwa, kesemua bukti kepemilikan atas harta bersama dan hibah dikuasai oleh Tersangka Hengky kecuali 1 rumah yang saat ini masih ditempati Susy dan ketiga anaknya di Jl. Muhidin No. 166 Kel. / Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

Terkait dengan harta bersama, Susylawati selaku Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Tersangka Hengky selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Sungailiat (Register Perkara No. 82 / PDT.G / 2016 / PN.Sgl. tertanggal 17 Nopember 2016).

Selanjutnya gugatan tersebut telah diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 4 September 2017 No. 82 / Pdt. G / 2016 / PN. Sgl dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 32 / PDT / 2017 / PT.BBL tertanggal 28 Pebruari 2018, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2018 No. 3348 K / Pdt / 2018, dimana amar / diktum putusannya pada pokoknya mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tjing Ai Cen Alias Susylawati dan menyatakan Susilawati berhak atas ½ bagian dari harta Bersama yang ditetapkan dengan segala akibat hukumnya.

Lebih lanjut terkait dengan harta hibah, Tersangka Hengky Tjhin sebanyak 2 (dua) kali telah mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tertanggal 23 Januari 2015 tersebut kepada Pelapor dan anak-anak mereka selaku Turut Tergugat di PN Sungailiat, yaitu :

1) Gugatan pertama No. 77 / Pdt. G / 2016 / PN. Sgl., telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 6 Pebruari 2017 yang amar / diktum putusan pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 23 Mei
2017 No. 9 / PDT / 2017 / PT. BBL yang amar putusannya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan Hukum antara lain bahwa anak-anak / Penerima Hibah harus didudukan selaku Tergugat karena berkepentingan langsung bukan selaku Turut Tergugat.

2) Gugatan kedua No. 56 / Pdt. G / 2017 / PN. Sgl., tertanggal 6 September 2017, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 April 2018 yang amar / diktum putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan atas putusan tersebut oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat aquo telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 17 / PDT / 2018 / PT. BBL, tertanggal 8 Nopember 2018 dengan Decenting Opinion oleh Hakim Anggota II, Annastaciatyas Endah Etty Nuraeny yang pada pokoknya mempertimbangkan antara lain bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut atau membatalkan Perjanjian Hibah tersebut. Bahwa Penerima Hibah yakni masih anak-anak dan tidak ada bukti bahwa anak-anak tersebut melakukan kejahatan terhadap Pemberi Hibah. Bahwa Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa dirinya telah jatuh miskin dan juga tidak ada bukti bahwa Penerima Hibah menolak memberikan nafkah kepada Pemberi Hibah. Penggugat / Terbanding sebagaimana menurut Pasal 1688 KUHPerdata.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung aquo, pelapor dan anak-anak selaku para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, teregister pada tanggal 02 Juli 2019 dengan Reg. Nomor 2230 K / PDT / 2019 dan sampai saat ini masih menunggu diputusnya permohonan kasasi dimaksud.

Gugatan Hengky atas Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama, Register No. 56 / Pdt. G / 2017 / PN. Sgl, tertanggal 6 September 2017 yang diajukan oleh Terlapor ini sendiri, baik formalitas gugatan maupun materi gugatnnya sama persis dengan gugatan pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama, Register No. 77 / Pdt. G / 2016 / PN. Sgl. yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

Pada tanggal 07 Agustus 2017, tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Pelapor, diketahui Terlapor telah menjual dan atau menjadikan sebagai jaminan hutang kepada Pihak Ketiga, sebagian sebagian harta Bersama maupun sebagian asset yang telah dihibahkan kepada anak-anak Pelapor dan Terlapor, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tertangal 23 Januari 2015, yaitu :

a) Sebidang tanah seluas 4.000 m (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Harapan III RT 02 Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilepaskan haknya (dijual) oleh Terlapor kepada sdr. Eko Wahyudi berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No. : 593.83 / 579 / 01 / VIII / 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kenanga Nomor : 539/157/1005/2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

b) Dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Johan dan F. Wiriadi Liandra berupa Sertifikat Hak Milik No. 773 / Semabung, diketahui pada saat persidangan perkara Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama No. 56 / Pdt. G / 2017 / PN.
Sgl, dimana Terlapor mengajukan bukti berupa Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 48 / PDT.G / 2016 / PN.Pgp., tertanggal 14 Pebruari 2017 antara Johan cs dengan Terlapor.

Perbuatan hukum terhadap harta hibah pada huruf a Hal itu dilakukan oleh Terlapor kepada Pihak Ketiga (Sdr. Eko Wahyudi) pada tanggal 07 Agustus 2017 dan 1 (satu) bulan kemudian Terlapor mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama
tertanggal 23 Januari 2015 (untuk kedua kalinya) di Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Register Perkara No. 56 / Pdt. G / 2017 / PN. Sgl., tertanggal 6 September 2017, sehingga kuat dugaan adalah merupakan upaya Tersangka untuk melegalkan tindakan / perbuatannya menjual harta hibah dimaksud yang tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pelapor.

Sedangkan harta bersama (gono-gini) yang telah dijual dan dijaminkan kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dan
persetujuan Susylawati padahal Tersangka Hengky mengetahui bahwa proses gugatan terkait asset ini sedang berjalan di tingkat kasasi, yaitu :

a) 1 (satu) bidang tanah seluas +/- 19.825,00 m yang terletak di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilepaskan haknya  oleh Terlapor kepada Sdr. Eko Wahyudi pada tanggal 7 Agustus 2017 sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No. : 593.83 / 578 / 01 / VIII / 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kelurahan Kenanga Nomor : 593 / 156 / 1005 / 2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

b) 1 (satu) bidang tanah seluas +/- 11.252,28 m yang terletak di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilepaskan haknya oleh Terlapor kepada Sdr. Eko Wahyudi pada tanggal 7 Agustus 2017 sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No. : 593.83 / 580 / 01 / VIII / 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kelurahan Kenanga Nomor : 593 / 156 / 1005 / 2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

c) 1 (satu) bidang tanah seluas +/- 2.988,00 m yang terletak di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilepaskan haknya oleh Terlapor kepada Sdr. Eko Wahyudi pada tanggal 7 Agustus 2017 sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat dengan Register No. : 593.83 / 577 / 01 / VIII / 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kelurahan Kenanga Nomor : 593 / 156 / 1005 / 2017 tertanggal 24 Oktober 2017.

d) Dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Johan dan F. Wiriadi Liandra berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 / Parit Padang seluas 2002 m pada tanggal 14 Februari 2017, sesuai bukti Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 48 / Pdt.G / 2016 / PN.Pgp tertanggal 14 Februari 2017.

Ditambahkan oleh Kuasa Hukum Pelapor bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini Tersangka tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada ketiga anaknya, meskipun hal ini telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama yang ditentukan
sebesar Rp. 30.000.000 / bulan.

Sebagai penutup Kuasa Hukum, Hady Salampessy menyampaikan bahwa dirinya dan klien berharap agar berkas perkara atas nama Tersangka Tjhin Hengky alais Edwin segera dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Babel demi kepastian hukum dan terpenuhinya keadilan bagi Pelapor dan anak-anak Pelapor. (Putri)

Sumber : Mahkamah Agung RI wilayah Bangka Belitung.

Categorised in:

No comment for Hengky Tjhin Kembali Berurusan Dengan Hukum Di Bangka, Terkait Dugaan Pidana Penggelapan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *