Menu Click to open Menus
Home » Headline » Himpuni seri#2 : Bahas Tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha

Himpuni seri#2 : Bahas Tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha

(119 Views) February 12, 2020 11:32 pm | Published by | No comment

JAKARTA, HEADLINE NEWS – Setelah diskusi seri 1 yang digelar di IKA UNDIP Lembang Menteng Minggu lalu, hari ini Perhimpunan Organisasi Alumni Indonesia (HIMPUNI) melaksanakan diskusi seri kedua dengan tema Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha di Kampus UGM SP Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Jakarta Selatan. Selasa (11/02).

Pada diskusi seri kedua ini hadirkan narasumber seperti Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P (Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pelaksana Otonomi Daerah/KPPOD), Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang), Prof. Wihana Kirana Jaya (Staf Khusus untuk Urusan Ekonomi, Investasi dan Transportasi Menteri Perhubungan Republik Indonesia), dan Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E (Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng berharap pemerintah dan pengambil kebijakan menggodok secara matang penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurut dia, jangan sampai nanti ketika disahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berperan menyederhanakan regulasi. Sementara tujuan utama agar investasi semakin marak masuk ke Indonesia tidak tercapai.

“Jangan juga sampai terjadi resentralisasi sistem pemerintahan, dimana kewenangan daerah semuanya dipangkas seperti terjadi zaman Orde Baru,” ujar Robert.

Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto pada diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan Seri 2 ini.

“Saya kira penting, penerapan omnibus law dibarengi dengan pola menarik investasi yang jitu, misal lewat insentif-insentif yang bisa diminati para investor,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Sukarmi dan staf khusus Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Maryono dalam sambutannya mengatakan, pembahasan RUU Omnibus Law akan digelar dalam sembilan seri.

“Kami ingin secara aktif memberi masukan kepada pemerintah agar RUU ini bisa benar-benar matang sebelum diimplementasikan,” tegasnya.

(Put)

No comment for Himpuni seri#2 : Bahas Tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *