Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Berita » Hukum » Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Keringanan Atas Kasus Lumpur Lapindo

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Keringanan Atas Kasus Lumpur Lapindo

(348 Views) June 17, 2019 6:49 pm | Published by | No comment

Jakarta – Headline News – Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memastikan kalau pemerintah sudah pasti tidak akan memberikan keringanan sama sekali untuk anak usaha Grup Bakrie, yang berhubungan dengan kasus lumpur Lapindo yaitu PT Minarak Lapindo Jaya terkait kewajiban perusahaan tersebut untuk melunasi utang kepada pemerintah akhir bulan depan.

Perlu diketahui kalau Utang tersebut merupakan dana talangan yang sudah dikeluarkan pemerintah selama ini atas ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur beberapa tahun silam.

“Kebijakan (Utang Lapindo) tidak akan ada perubahan seperti yang selama ini disampaikan dan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban PT Minarak Lapindo masih sama,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (17/6).

Menurutnya lagi, sejak perjanjian antara pemerintah dengan pihak perusahaan Grup Bakrie itu diteken pada Juli 2015 kemarin, sudah dapat dipastikan kalau belum ada perubahan dalam isi perjanjiannya sampai hari ini.

Pihak Pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo dalam litelatur mengenai perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak yang dibuat pada 22 Maret 2007 lalu.

Mengenai perjanjian tersebut, pihak dari pemerintah sudah mengajukan syarat pengembalian maksimal empat tahun sejak perjanjian ditandatangani pada yaitu pada Juli 2015 dan jatuh tempo pada Juli 2019.

Akan tetapi Pada bulan Maret lalu, Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Minarak Lapindo Jaya hanya membayar cicilan utang atas dana talangan yang sudah dibayarkan pemerintah cuma sejumblah Rp 827 miliar.

Seperti berita yang dilansir dari CNN Indonesia.com Ketika ditemui pada hari ini, Basuki mengaku belum mengetahui perkembangan pembayaran utang perusahaan tersebut.

Menurut Basuki, urusan pembayaran cicilan utang anak usaha Grup Bakrie itu kini sepenuhnya berada di bawah Kementerian Keuangan.

“Belum tahu (progres cicilan utang). Di Menteri Keuangan,” jelas Basuki di Kompleks Istana Negara.

Basuki sendiri mengaku sempat berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Namun, begitu juga dengan Mardiasmo, dia juga mengaku belum mengetahui perkembangan pembayaran tersebut, dan akan menanyakan prihal tersebut ke Sri Mulyani yang disebut lebih mengetahui perihal hal tersebut.

“Tadi dengan Pak Wamen (Keuangan) saya sudah bilang, ‘mas iki piye?’. Dia mau nanya Bu Menteri,” tuturnya.

Sementara itu, Sri Mulyani ketika dikonfirmasi, mengaku belum mengecek besaran sisa utang yang belum dibayarkan Minarak Lapindo.

“Saya belum tanya (cek sisa utang Minarak Lapindo,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Bakrie Group Anindya Novyan Bakrie menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk membayarkan seluruh ganti rugi kepada masyarakat korban lumpur Lapindo sesuai tenggat waktu. Saat ini, ia mengaku pihaknya telah mengeluarkan uang ganti rugi mencapai triliunan rupiah.

Reporter : Luq

Categorised in:

No comment for Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Keringanan Atas Kasus Lumpur Lapindo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *