PP Bakumham Laporkan Surat Palsu Yang Mengatasnamakan Partai Golkar

JAKARTA, HEADLINE NEWS – Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar (PP BAKUMHAM Partai Golkar) berencana akan melakukan pelaporan atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada hari ini di Bareskrim Mabes Polri.

Muslim Jaya Butar-Butar, selaku wakil ketua Bakumham dan koordinator pelaporan menyatakan, “Apabila ada perlakuan-perlakuan yang melawan hukum melakukan organ pihak-pihak yang merugikan. Siapa yang dirugikan dan siapa pelakunya sudah laporkan ke bareskrim Mabes Polri surat tanda terima laporannya nomor 8 tahun 2019, tim kami laporkan Kamaruddin Junaedi, selaku wakil Sekjen DPP Partai Golkar Kemudian yang kedua saya selaku wakil ketua DPD Partai Golkar dan wakil ketua bidang, kemudian diterima oleh bareskrim tadi berakhir di jam 18:00 wib.,” jelasnya.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP : Siapa yang membuat surat langsung atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan perseteruan dan kerugian yang diperuntukkan sebagai fungsi dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat apakah itu benar dan tidak palsu jika tidak ada Perubahan tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun, dan barangsiapa dengan sengaja membuat surat palsu atau yang jika menggunakan surat itu yang menimbulkan kerugian.

Surat yang di yang di buat oleh saudara Junaedi ini dengan hak cipta tunjukkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Yaitu minta perlindungan dan pengawalan untuk menyelenggarakan rapat yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 agustus 2019 pukul 14:00 wib yang bertempat di kantor DPP Partai Golkar di jalan Anggrek Nelli Jakarta.

Setelah ditelusuri ternyata surat tersebut yang dikeluarkan oleh Junadi ternyata dalam registrasi kita tidak menemukan surat ini, yang kedua dari sisi nomor sudah tidak aktif. Itu hanya berada di suatu tempat akan meminjamkan kepada saudara-saudara yang bersangkutan menjawab tidak pernah meminjamkan tersebut bahwa Dengan adanya surat tersebut.

Upaya yang telah dilakukan ini selaku itu hanya berupaya mencegah, jangan sampai ini diakui kebenarannya bawah ini benar dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Tindakan konstitusi yang kami kunjungi segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Kepada seluruh pengurus Partai Golkar karena ini ada surat permohonan kerja juga di sini ada berapa hari Kamis jam 2 tapi kepada seluruh pengurus tidak menghadiri rapat tersebut karena indikasi kaki rapat tersebut adalah tidak sah ilegal.

“Laporan tersebut telah diterima oleh kepala siaga spkt di bareskrim Mabes Polri secara resmi pangkatnya Inspektur dua polisi terlapor nya Haji Komarudin sebagai wakil dan ketua bidang kemaritiman, kita melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa ada indikasi dalam kasus ini upaya pencegahan dalam rangka menemukan adanya indikasi bahwa ada surat dari Partai Golkar seolah-olah Partai Golkar ini padahal sama sekali tidak pernah menerbitkan surat ini surat ini kan tentang permohonan perlindungan dan pengamanan untuk penerangan rapat. Kita laporkan kepada pihak yang berwajib biarkan pihak berwajib yang menindak lanjuti dan siapa aktor di belakang semua ini,” terang Muslim, wakil Ketua Bakumham, dalam konferensi pers yang digelar di Resto Pulo Dua Jakarta. Selasa (27/08).

Wartawan Peliput : Putri.